Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Rakor Linsek) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Dasar Hukum Organisasi Dinas

Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan.

(Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan)

1. Kepala;

2. Sekretaris, membawahkan :

a) Sub Bag Perencanaan;

b) Sub Bag Keuangan;

c) Sub Bag Umum.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :

a) Seksi Tata Ruang Kota;

b) Seksi Tata Bangunan dan Gedung;

c) Seksi Pengawasan Bangunan.

4. Bidang Perumahan dan Permukiman,membawahkan :

a) Seksi Pengelolaan Air Bersih;

b) Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan;

c) Seksi Penataan Kawasan Perumahan.

6. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahkan :

a) Seksi Pertamanan;

b) Seksi Penerangan Jalan Umum;

c) Seksi Penghijauan Kota.

7. Bidang Kebersihan, membawahkan :

a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan Permukiman;

b) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Kebersihan;

c) Seksi Sarana Prasarana Persampahan.

8. UPTD.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Linsek

Kamis (16/10/2025), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Endang Sulistyoningsih, bersama Sekretaris Daerah serta jajaran kepala perangkat daerah mendampingi Bupati Grobogan, Bapak Setyo Hadi, dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Rakor Linsek) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bersama Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN di Jakarta.
Forum ini menjadi tahap penting untuk memastikan kesesuaian substansi RDTR dengan kebijakan nasional sebelum masuk proses persetujuan substansi, sekaligus menyatukan pandangan antar pemangku kepentingan terhadap arah pengembangan wilayah.
Dalam forum tersebut, Bupati memaparkan proses penyusunan RDTR untuk tiga kawasan perkotaan, yakni Gubug, Grobogan, dan Wirosari.
Ketiganya memiliki posisi strategis dalam jaringan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kedungsepur serta menjadi simpul penting pengembangan ekonomi wilayah.
Penyusunan RDTR diarahkan untuk memperjelas arah pembangunan, menyelaraskannya dengan kebijakan nasional, serta membuka peluang investasi jangka panjang melalui penataan ruang yang terukur dan berkelanjutan.