Rapat Persiapan Kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Dasar Hukum Organisasi Dinas

Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan.

(Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan)

1. Kepala;

2. Sekretaris, membawahkan :

a) Sub Bag Perencanaan;

b) Sub Bag Keuangan;

c) Sub Bag Umum.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :

a) Seksi Tata Ruang Kota;

b) Seksi Tata Bangunan dan Gedung;

c) Seksi Pengawasan Bangunan.

4. Bidang Perumahan dan Permukiman,membawahkan :

a) Seksi Pengelolaan Air Bersih;

b) Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan;

c) Seksi Penataan Kawasan Perumahan.

6. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahkan :

a) Seksi Pertamanan;

b) Seksi Penerangan Jalan Umum;

c) Seksi Penghijauan Kota.

7. Bidang Kebersihan, membawahkan :

a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan Permukiman;

b) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Kebersihan;

c) Seksi Sarana Prasarana Persampahan.

8. UPTD.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

pencegahan korupsi

Selasa, 4 November 2025 – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, Endang Sulistyoningsih, menghadiri Rapat Persiapan Kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan ini diikuti oleh para kepala perangkat daerah serta unsur terkait lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan korupsi, sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai hal teknis dan substansial yang berkaitan dengan pelaksanaan program pencegahan korupsi, termasuk upaya peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi peran perangkat daerah dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

Melalui rapat persiapan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan korupsi, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan.