Rapat pembahasan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Dasar Hukum Organisasi Dinas

Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan.

(Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan)

1. Kepala;

2. Sekretaris, membawahkan :

a) Sub Bag Perencanaan;

b) Sub Bag Keuangan;

c) Sub Bag Umum.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :

a) Seksi Tata Ruang Kota;

b) Seksi Tata Bangunan dan Gedung;

c) Seksi Pengawasan Bangunan.

4. Bidang Perumahan dan Permukiman,membawahkan :

a) Seksi Pengelolaan Air Bersih;

b) Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan;

c) Seksi Penataan Kawasan Perumahan.

6. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahkan :

a) Seksi Pertamanan;

b) Seksi Penerangan Jalan Umum;

c) Seksi Penghijauan Kota.

7. Bidang Kebersihan, membawahkan :

a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan Permukiman;

b) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Kebersihan;

c) Seksi Sarana Prasarana Persampahan.

8. UPTD.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

FLPP

Senin, 6 Oktober 2025, Rapat pembahasan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) digelar di ruang rapat Sekda Kabupaten Grobogan. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Anang Armunanto, dan dihadiri oleh perangkat daerah terkait serta perbankan penyalur.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Endang Sulistyoningsih turut hadir dan menyampaikan paparan mengenai kondisi perumahan di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data Simperum per Juli 2025, backlog perumahan masih cukup tinggi, yaitu mencapai 54.566 unit. Angka ini menggambarkan selisih antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, rapat membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Di antaranya melalui optimalisasi program FLPP, pemanfaatan dukungan Tapera dan KPR Sejahtera, serta sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui nota kesepakatan pemutakhiran data dan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, kebijakan pembebasan PBG dan BPHTB juga dikaji sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dan meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah pertama.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan memberi kemudahan bagi warga dalam memperoleh hunian yang layak, sekaligus mendukung kesejahteraan aparatur yang melayani publik.