Rakor Sertipikasi Tanah PSU
Kamis, 22 Agustus 2024, Disperakim melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Sertipikasi Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan. Rapat ini dihadiri oleh beberapa pengembang perumahan, Kantor Pertanahan Kab. Grobogan, dan BPPKAD. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan penertiban terhadap aset tanah milik Pemkab pada PSU Perumahan yang diserahkan pengembang kepada Pemkab Grobogan.
FGD SDGs
Dalam rangka memenuhi tujuan SDGs ke 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mengadakan FGD Pembangunan infrastruktur Perumahan dan Wilayah Permukiman Berbasis SDGs dengan Narasumber Bapak Prof. Dr. Ir. Sriyana, M.S, dari universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Dalam FGD tersebuat dijelaskan bahwa, perlu rencana kerja ( aksi nyata), untuk mewujudkan keberlanjutan perumahan dan kawasan permukiman yaitu : a) Terapkan ( zero delta q policy), kota purwodadi ( sebagai model ( zero delta q policy), didukung para pihak – dlhk prov jateng, BPDAS Pemali Jratun, BBWS Pemali Juana, dunia usaha, HATHI dll) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi Pasal 1 ayat 46. b) Kajian resiliensi bencana banjir dan kekeringan berbasis zero delta q policy. (PP, No. 26 Tahun 2008 pasal 99 ayat 3c dan PP No. 13 tahun 2017 pasal 99 ayat 3c (Penerapan “zero delta q policy”)), sesuai skala prioritas ( DAS mikro ) c) Membuat master plan dan index kelembagaan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman untuk menunjang ketahanan pangan, kebutuhan air bersih, dll (UU.SDA No.17, 20219, Instruksi Presiden No.5, th 2011) d) Perencanaan teknik daya dukung dan wadah kelembagaan pada DAS mikro/desa (SE 522.0/1089/ tentang Peningkatan Daya Dukung DAS di Jawa Tengah melalui gerakan kolaborasi desa peduli DAS lestari), dan ( Permendes no 7, 2023 – APBDES 2024 ( pasal 6b, c)) e) Membentuk wadah kelembagaan ( komunitas peduli sungai, forum ) yang tangguh ( SDGs, 16, SDGs desa) berbasis kolaborasi ( SDGs, 17, SDGs desa) di level DAS mikro /tingkat desa) f) Melaksanakan FGD atau peningkatan kapasitas kelembagaan ( komunitas) existing
Usulan Program DAK PPKT Tahun 2025
Mulai hari kamis 25 Juli 2024, Disperakim Kab. Grobogan bersama tim melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait, menginventarisir keseluruhan data dan dokumen yang dibutuhkan pada tahap selanjutnya, serta melakukan kunjungan ke lokasi usulan program DAK PPKT Tahun 2025 di Lingkungan Jengglong Barat RT 8 & RT 9 / RW 7 Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan didampingi oleh ketua RT 8, ketua RT 9, Kec. Purwodadi dan juga masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan untuk memadukan (sinkronisasi) data guna penajaman readiness criteria (RC) tahap 2 pada proses usulan DAK PPKT Tahun 2025. Dengan kolaborasi bersama ini, diharapkan Kabupaten Grobogan dapat lolos serta mendapatkan program DAK PPKT ini di Tahun 2025, demi terciptanya penataan kawasan yang semula dikategorikan kumuh untuk menjadi kawasan yang sehat, aman, nyaman, dan layak huni. Semua kegiatan ini dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan. Mari kita usahakan bersama, demi mewujudkan Kabupaten Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya.
Monev RTLH
Disperakim bersama Inspektorat Kab. Grobogan telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait kegiatan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan tersebut dimulai dari hari senin tanggal 1 Juli 2024 s.d. hari kamis tanggal 4 Juli 2024, kegiatan yang dimaksud dilaksanakan secara uji petik (sampling) ke beberapa desa penerima bantuan.Semoga bantuan yang telah diterima menjadikan manfaat dan berkah bagi masyarakat Kabupaten Groboga
Pencegahan Konflik kepentingan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos)
Bantuan RTLH adalah hak yang diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memberikan kualitas tempat tinggal sehingga menjadi layak huni bagi mereka. Dilain sisi pengusulan yang tidak tepat sasaran atau pengerjaan yg tidak sesuai aturan bisa memunculkan penyelewengan. Mari kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan korupsi.
Pencegahan Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi
Fasilitas kantor adalah hak yang diberikan bagi aparat sipil negara (ASN) untuk menunjang fungsi dan tugas mereka. Sayangnya, berbagai fasilitas yang dibayarkan negara ini kerap digunakan untuk kepentingan pribadi dengan seenaknya. Penyalahgunaan fasilitas kantor akhirnya memunculkan bibit-bibit korupsi jika tidak ditangani dengan baik. Mari kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan korupsi.
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
IKM 2023 SEMESTER 2 {aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/IKM_SEMESTER_2_2023.pdf{/aridoc} IKM 2023 SEMESTER I {aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/17_DISPERAKIM_Laporan_SKM_Smster_I_Th_2023.pdf{/aridoc} IKM 2021 CATURWULAN III {aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/IKMCATURWULANIII21.pdf{/aridoc} IKM 2021 CATURWULAN II {aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/IKMCATURWULANII21.pdf{/aridoc} IKM 2021 CATURWULAN I {aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/IKMCATURWULANI2021.pdf{/aridoc} IKM 2020 CATURWULAN III {aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/IKMCATURWULANIII.pdf{/aridoc} IKM 2020 CATURWULAN II {aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/IKMCATURWULANII.pdf{/aridoc} IKM 2020 CATURWULAN I {aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/IKMCATURWULANI.pdf{/aridoc} IKM 219 {aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/IKM.pdf{/aridoc}
Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023
{aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/RUP_Disperakim_2023.pdf{/aridoc} {aridoc engine=”pdfjs” width=”850″ height=”500″}images/RUP_Disperakim_2023_2.pdf{/aridoc}
Pembukaan Pameran Perumahan Tahun 2023
Pembukaan Pameran Perumahan Tahun 2023 Halo sobat Disperakim, hari ini Pameran Perumahan 2023 di Pasar Raya Luwes Purwodadi telah dibuka yak oleh Wakil Bupati Grobogan Bapak dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes., dengan didampingi oleh Sekretaris Disperakim Prov. Jateng Bapak Nova Adiwidanto, S.Hut., M.Si., dimana pada acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Disperakim Kabupaten Grobogan Bapak Drs. Siswanto, M.M., Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Bapak Suwarno, dan para Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Grobogan.Mari ramaikan jangan sampai ketinggalan
Pengukuran lapangan awal di Perumahan Bumi Kalongan Indah
Pengukuran Lapangan Awal di Perumahan Bumi Kalongan Indah Kali ini kawan tim Disperakim melaksanakan Pengukuran lapangan awal di Perumahan Bumi Kalongan Indah Desa Ngraji Kec. Purwodadi dan Perumahan Kepoh Persada Indah untuk mendapatkan luasan tanah aset yang menjadi dasar pendaftaran ukur tanah di BPN dan menjadi dasar pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak yang wajib dibayarkan oleh pemohon sertipikasi tanah.